Reformasi Kebijakan Diyakini Tingkatkan Investasi Migas Indonesia

July 17, 2017 @ 9:06 am
Jakarta, EnergiToday-- Pemerintah meyakini dengan mereformasi berbagai kebijakan dan menerbitkan kebijakan baru, akan meningkatkan gairah investasi yang pada semester I-2017 baru mencapai 29 persen.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, IGN Wiratmaja Puja mengatakan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 rencana penerbitan aturan perpajakan gross split dapat meningkatkan investasi sektor hulu migas.

"Revisi PP 79 sudah. Nanti PP perpajakan gross split. Banyak hal yang kita upayakan supaya masuk hulunya lebih banyak," tutur Wirat di Jakarta, seperti diberitakan Sabtu 15 Juli 2017. Selain dua aturan itu, Wirat juga menyebutkan, pemerintah juga akan membahas aturan mengenai pengembangan migas di laut sangat dalam atau ultra deew water. Menurutnya hal tersebut perlu diterbitkan lantaran tingkat kesulitan? mendapatkan migas laut sangat dalam lebih besar dibandingkan migas laut dalam.

"Deep water yang ultra sedang kita bahas. Kalau deep water biasa sudah dengan gross split. Karena kemarin ada yang dalam lautnya sendiri sudah 3.000 meter jadi memang ekstrem biaya mengebornya," jelas Wirat. Lebih lanjut, Wirat menuturkan, meskipun pada semester I investasi hulu migas sangat rendah, pemerintah optimistis pada semester II investasi tersebut akan mengalami peningkatan dan mencapai target.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat capaian investasi hulu migas pada semester 2017 masih sangat kecil yakni 29 persen dari target rencana program dan anggaran (WP&B). Berdasarkan catatan SKK Migas, total investasi di sektor hulu migas tersebut terdiri dari blok eksploitasi sebesar US$3,96 miliar dan blok eksplorasi sebesar US$30 juta. (mt/mt)

Beri komentar

*) Wajib diisi. Email anda tidak akan ditampilkan