Dana Kompensasi Kenaikan BBM Harus Menyentuh Kebutuhan Dasar

June 11, 2013 @ 7:26 pm
bensin eceran Medan, EnergiToday--Ketua Komite II Bidang Energi DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan DPD telah mendengar wacana kenaikan BBM bersubsidi yang rencananya sebesar Rp2.000 untuk premium dan Rp1.500 untuk solar bersubsidi. Namun hingga saat ini Pemerintah baik melalui Presiden maupun Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum sekalipun datang ke DPD untuk meminta masukan.

"Kita sudah dengar melalui media, tapi kalau konsultasi langsung sepengetahuan saya belum ada. Kalau pun ada saya pikir sebagai Ketua Komite saya pasti tahu. Tapi mungkin pemerintah berpikir bahwa pendapat kita tidak penting, karena memang dalam ketentuan perundangan tidak ada kewajiban mereka untuk berkonsultasi dengan kita. Tapi secara inisitif, kita sudah sampaikan pertimbangan-pertimbangan kita," jelasnya di Medan seperti dikutip Selasa (11/6/2013)

Parlin menyebut Komite yang dipimpinnya setuju dengan rencana pemerintah. Menaikkan harga BBM bersubsidi dalam pandangan DPD merupakan keharusan, jika mengacu pada defisit anggaran yang terjadi akibat jebolnya subsidi. "Kenaikan BBM itu kan sebuah keniscayaan dengan kondisi kekiniaan saat ini. Kita sejatinya mendukung. Cuma yang menjadi persoalankan kompensasi yang direncanakan pemerintah. Jangan sampai nanti jadi terkesan untuk kepentingan politik. Karena di tahun-tahun ini memang tahun politik. Sebaiknya dipikirkan kembali bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat miskin yang akan terkena dampak langsung rencana kenaikan BBM itu," tambahnya.

Menurut Parlin, kompensasi dalam bentuk Bantuan Sementara Langsung Masyarakat (BLSM) yang rencananya akan dikucurkan pemerintah, sebaiknya disalurkan lewat pembangunan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Sehingga disamping dapat menganulir kepentingan politik tertentu, penyaluran di sektor infrastruktur dapat mendorong perekonomian masyarakat.

"Jangan uang tunai. Lebih bagus untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. BPJS itu salah satunya yang penting untuk direalisasikan. Dananya cuma Rp40 triliun. Itu lebih penting dibandingkan menyalurkan uang tunai. Masyarakat sudah tidak bodoh lagi, jadi saya pikir pemerintahnya juga harus cerdas. Selain itu pemerintah juga sudah seharusnya mengembangkan energi alternatif.  Biar polemik kenaikan BBM ini tidak lagi perlu ada," ucapnya. (oc/alf)

Beri komentar

*) Wajib diisi. Email anda tidak akan ditampilkan